BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 kembali dibahas ulang, setelah pemerintah pusat mengumumkan adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) secara nasional.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran sebenarnya telah rampung tiga bulan lalu. Namun, surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait pemotongan DBH membuat seluruh skema anggaran harus dievaluasi kembali.
“Ada penurunan DBH yang cukup signifikan. Dan perlu diketahui bahwa ini bukan hanya untuk Balikpapan, bukan hanya Kalimantan Timur, tapi se-Indonesia,” ujar Alwi, usai Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Selasa (18/11/2025).
Akibat revisi tersebut, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp3,8 triliun turun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan ini berasal dari DBH pemerintah pusat yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun, ditambah penurunan DBH dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Alwi tidak menampik bahwa kondisi ini membuat sejumlah program prioritas harus disesuaikan.
“Tentunya ini cukup memusingkan karena beberapa program terpaksa harus kita kurangi, walaupun tidak kita pangkas habis,” jelasnya.
Pembahasan ulang tersebut akan dilakukan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan rencananya dimulai besok.
Di tengah penurunan DBH, Alwi optimistis Balikpapan masih terbantu oleh kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target PAD 2026 ditetapkan sebesar Rp158 miliar. Bahkan, Alwi menyebut PAD Balikpapan menjadi yang tertinggi di antara 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah, PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Setelah itu baru Kota Samarinda kalau nggak salah Rp 1.2 triliun. Tahun ini PAD kita Rp1,35 triliun. Jadi walaupun ada pemotongan DBH, kita masih terbantu oleh PAD,” jelasnya.
Ia menambahkan, daerah dengan kapasitas PAD kecil akan menghadapi tekanan fiskal jauh lebih berat.
Sejumlah program prioritas diperkirakan akan disesuaikan, terutama yang menggunakan dukungan pembiayaan dari DBH. Namun, DPRD menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat akan tetap menjadi fokus utama.
Alwi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kembali anggaran. Berharap pembahasan ulang dapat menghasilkan APBD yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat Balikpapan. (Adv)
