BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan terus menghadapi tantangan serius terkait angka stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Balikpapan masih berada di angka 24,8 persen, jauh dari target nasional.
Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota(DKK) Balikpapan mempercepat berbagai langkah intervensi demi menekan munculnya kasus baru pada 2026.
Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa pemerintah kota telah menggerakkan berbagai inovasi, salah satunya Program Gempur Stunting yang mengoptimalkan peran Posyandu.
“Stunting kita masih 24,8 persen. Karena itu, kami membuat inovasi melalui Gempur Stunting dengan menggerakkan Posyandu. Tadi juga kami memberikan penghargaan kepada kelurahan dan puskesmas yang berhasil mencapai 100 persen kunjungan Posyandu,” jelasnya, pada Jumat (14/11/2025).
Melalui penguatan Posyandu, DKK melakukan pemantauan tumbuh kembang dan pemeriksaan menyeluruh terhadap bayi, balita, dan ibu hamil. Langkah ini menjadi kunci untuk memastikan tidak muncul kasus stunting baru.
“Kami lakukan intervensi spesifik kepada seluruh bayi, balita, dan ibu hamil agar tahun depan tidak ada lagi penambahan stunting baru,” tegas Alwiati.
Ia menilai bahwa optimalisasi Posyandu terbukti efektif karena seluruh data tumbuh kembang dan status gizi dapat dipantau langsung, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini, DKK Balikpapan menegaskan bahwa fokus utama tetap pada pembentukan generasi yang sehat dan unggul. Upaya pencegahan stunting menjadi prioritas utama, karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kita masih berfokus pada bagaimana mewujudkan generasi sehat dengan mencegah stunting. Selain itu, bagaimana anak-anak sekolah mendapatkan gizi seimbang melalui Program MBG yang merupakan program prioritas Presiden,” terang Alwiati.
Selain persoalan gizi, Alwiati menyebut bahwa Indonesia termasuk Balikpapan masih dibayangi tingginya kasus penyakit paru. Indonesia masih berada di posisi kedua dunia dalam jumlah kasus paru, terutama tuberkulosis.
“Kita juga berupaya menurunkan kasus paru karena Indonesia masih peringkat dua tertinggi kasusnya. Harapannya, dengan upaya keras dan maksimal, kasus penyakit menular maupun tidak menular di Balikpapan bisa turun,” ujarnya.
DKK Balikpapan memastikan bahwa program penurunan stunting dijalankan secara lintas sektor, melibatkan kelurahan, puskesmas, PKK, sekolah, serta lembaga pendukung lainnya. Setiap pihak diminta memperkuat kolaborasi, agar upaya intervensi berjalan konsisten.
Berbagai inovasi dan gerakan bersama ini, pemerintah kota optimistis dapat memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi Balikpapan yang lebih sehat, kuat, dan bebas stunting. (Adv)
