BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai menimbulkan efek domino terhadap keuangan Kota Balikpapan.
Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memastikan, program prioritas terutama kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap aman dari dampak pemotongan tersebut.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) sedang melakukan penyesuaian ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Langkah efisiensi dilakukan agar seluruh program strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak tenaga PPPK.
“Turunnya cukup drastis, dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Ini selisih sekitar Rp500 miliar dan tentu berpengaruh besar terhadap perencanaan keuangan daerah,” ujar Alwi kepada awak media, pada Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, penurunan DBH yang mencapai hampir 30 persen membuat kemampuan fiskal daerah harus benar-benar dijaga. Namun, Balikpapan disebut masih berada dalam kondisi relatif aman berkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup kuat.
“Syukurnya, PAD kita tinggi, terutama dari pajak hotel, restoran, dan sektor jasa. Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, Balikpapan masih menjadi daerah dengan PAD tertinggi. Itu yang menjaga APBD kita tetap stabil dan tidak defisit,” jelasnya.
Alwi memastikan, pos anggaran untuk tenaga PPPK tidak akan disentuh, sebab keberadaan mereka menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menjaga keberlanjutan kontrak dan kesejahteraan para tenaga tersebut. “Kita sudah mengalokasikan dana cukup besar untuk P3K dibanding daerah lain. Kami pastikan pemotongan DBH ini tidak sampai mengganggu gaji dan kontrak mereka,” tegas politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, DPRD bersama Pemkot Balikpapan tengah mengkaji langkah-langkah efisiensi, terutama pada kegiatan non-esensial dan belanja perjalanan dinas. Tujuannya agar program vital seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Kita harus realistis, setiap rupiah harus digunakan seefisien mungkin. Namun, roda pemerintahan tidak boleh berhenti, dan pelayanan publik harus tetap optimal,” tambahnya.
Alwi juga menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, agar kebijakan transfer ke daerah lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan kota penggerak ekonomi seperti Balikpapan.
“Balikpapan adalah kota penyangga utama IKN dan pusat ekonomi Kaltim. Harusnya, formula DBH mempertimbangkan peran strategis itu agar tidak menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Adanya dukungan PAD yang kuat serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, DPRD optimistis Balikpapan mampu menjaga stabilitas fiskal meski di tengah tekanan pengurangan DBH.
“Yang penting, kita tidak panik. Dengan pengelolaan yang disiplin dan fokus pada efisiensi, Balikpapan tetap bisa melaju tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Alwi. (Adv)
