BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah memperketat pengawasan harga beras untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan pangan di seluruh daerah. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan harga beras nasional terus menurun berkat langkah pengendalian yang dijalankan pemerintah.
“Harga beras sudah turun di seluruh Indonesia, tapi pengawasan harus terus diperkuat agar stabil,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Pemerintah melalui Bapanas dan Satgas Pengendalian Harga Beras memperkuat pengawasan agar harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Satgas Pangan Polri di setiap provinsi turut mendukung pengawasan tersebut.
Amran menyebut beberapa daerah seperti Papua masih mencatat harga di atas HET, sedangkan wilayah penghasil seperti Merauke, Papua Selatan, sudah menunjukkan stabilitas harga berkat pengembangan food estate.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga minggu keempat Oktober 2025, 225 kabupaten/kota mengalami penurunan harga beras, naik 25,69 persen dibanding awal bulan. Dari 38 provinsi, 33 di antaranya mencatat penurunan harga, dengan Papua Selatan menjadi yang tertinggi, turun 1,56 persen. Secara nasional, harga beras medium turun 1,65 persen dan beras premium turun 0,69 persen dibanding September 2025.
Selain memperketat pengawasan, pemerintah melalui Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga di tingkat konsumen. Hingga 30/10/2025, penjualan beras SPHP mencapai 564,6 ribu ton dengan stok Bulog sebesar 3,912 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,754 juta ton.
Sepanjang 2025, Bulog menyalurkan CBP melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan tanggap bencana. Hingga akhir Oktober, total penyaluran CBP mencapai 1,004 juta ton dan akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun. (*)
