BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Di tengah upaya penyesuaian anggaran daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan agar proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur (Baltim) tidak terseret arus efisiensi fiskal.
Proyek ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang menyangkut pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah timur kota.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan pihaknya belum menerima kabar resmi mengenai penundaan ataupun pembatalan proyek rumah sakit, yang sudah lama dinantikan masyarakat Baltim tersebut.
“Sampai sekarang belum ada surat resmi terkait penundaan. Kami berharap pembangunannya tetap berjalan karena fasilitas kesehatan di Baltim masih sangat terbatas,” ujarnya, pada Kamis (30/10/2025).
Gasali menjelaskan, pembangunan RS Baltim merupakan proyek strategis yang sudah direncanakan secara multiyears selama tiga tahun, mulai 2026. Pemerintah Kota Balikpapan bahkan telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp100 miliar untuk tahap awal pembangunan, termasuk pekerjaan pondasi dan persiapan lahan.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian nilai anggaran karena kebijakan efisiensi keuangan daerah. Meski begitu, DPRD akan berupaya memastikan proyek ini tidak tersendat dan tetap masuk dalam daftar prioritas APBD 2026.
“Ada kemungkinan pengurangan dari nilai awal, tapi yang penting proyeknya jangan tertunda. Ini soal pemerataan layanan kesehatan, bukan semata pembangunan fisik,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Gasali menambahkan, keberadaan rumah sakit di Baltim sudah menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, warga di wilayah tersebut masih harus menempuh perjalanan cukup jauh ke pusat kota untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Padahal, pertumbuhan penduduk di Balikpapan Timur terus meningkat seiring munculnya kawasan hunian baru dan pesatnya pembangunan infrastruktur.
“Setiap kali warga Baltim sakit parah, mereka harus ke pusat kota. Ini tidak ideal. Rumah sakit di wilayah timur akan sangat membantu masyarakat dan juga mengurangi beban RS di pusat kota,” jelasnya.
Ia memastikan, Komisi IV DPRD akan mengawal secara intens agar proyek tersebut tidak tersingkir akibat rasionalisasi anggaran. DPRD juga mendorong agar pembangunan RS Baltim menjadi bagian dari agenda besar pemerataan layanan publik di seluruh kecamatan.
“Kami ingin pembangunan tidak lagi terpusat di tengah kota. Akses kesehatan harus adil bagi semua warga, termasuk yang di wilayah timur,” pungkasnya. (Adv)
