BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari pesatnya pertumbuhan industri, tetapi juga dari seberapa tertib dan adil tata kelola wilayah serta kehidupan sosial warganya.
Pesan itu menjadi sorotan utama dalam pandangan umum Fraksi NasDem terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang disampaikan oleh Vera Yulianti dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Senin (27/10/2025).
“Raperda ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan tertata, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Vera.
Fraksi NasDem menilai, kebutuhan gudang di Balikpapan terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor industri dan perdagangan. Namun, tanpa pengaturan yang jelas, kondisi ini bisa memicu persoalan tata ruang, kemacetan, dan bahkan gangguan lingkungan di kawasan permukiman.
“Penempatan dan penggunaan gudang harus sesuai tata ruang yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan dampak negatif,” tegas Vera.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengurusan Tanda Daftar Gudang (TDG), agar tidak menimbulkan potensi pungutan liar maupun ketimpangan perizinan. Pemerintah daerah diminta bersikap tegas dan adil dalam memberikan izin pendirian gudang yang sesuai zonasi.
Selain merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 16 Tahun 2016, NasDem juga mendorong agar Raperda ini memperhatikan prinsip lingkungan berkelanjutan dan keselamatan publik, terutama di kawasan padat penduduk.
Tak hanya bicara ekonomi, Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender sebagai indikator kemajuan sosial kota. Menurut Vera, pengarusutamaan gender harus diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan dan laki-laki, tetapi bagaimana kebijakan publik mampu memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua warga,” katanya.
Fraksi NasDem juga mendorong penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Gender serta alokasi anggaran responsif gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dianggap penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Pemerintah perlu membuat strategi nyata seperti sosialisasi dan pemberdayaan perempuan dan anak agar kesetaraan gender benar-benar terwujud,” tambahnya.
Selain itu, NasDem mengusulkan agar implementasi kebijakan PUG disinergikan dengan Perda Kota Layak Anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, ramah perempuan, dan ramah anak.
Menutup pandangannya, Vera menegaskan bahwa Fraksi NasDem akan terus menjadi mitra kritis, sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
