BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan, khususnya pada pengelolaan dapur dan penyediaan konsumsi publik.
Langkah ini menjadi tindak lanjut hasil rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama tim Sekretariat Negara, yang menyoroti kesiapan kota dalam mencegah risiko keracunan makanan di berbagai kegiatan masyarakat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty, mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari laporan kasus keracunan, standar Higiene dapur, hingga kesiapan tenaga pengawas lapangan.
“Alhamdulillah, dari hasil evaluasi, Balikpapan dinilai sudah menjalankan ketentuan terbaru, bahwa seluruh dapur harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Ini sudah kami lakukan sejak awal, bahkan sebelum muncul kasus-kasus keracunan di daerah lain,” jelas dr. Dio sapaan akrabnya, di Balai Kota Balikpapan, pada Kamis (23/10/2025).
Dio menjelaskan, tim Monitoring Bahan Gizi (MBG) bersama Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan terutama yang berlangsung pada malam hari tetap dalam pantauan petugas.
“Masalahnya, proses pengolahan makanan sering berlangsung tengah malam. Petugas puskesmas biasanya bekerja pagi hingga sore, jadi ini sedang kami diskusikan agar tetap ada petugas yang memantau di luar jam kerja,” ujar dr. Dio.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, pihaknya menyarankan agar tim Satuan Petugas Pengawasan Gizi (SPPG) diperluas. “Saran kami, petugas SPPG ditambah. Ada petugas gizi, ada petugas sanitasi lingkungan, jadi tidak hanya mengandalkan tenaga dari puskesmas,” tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pengawasan, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan tiga lahan baru untuk pengembangan pos atau fasilitas pendukung tim SPPG di wilayah yang belum memiliki unit lengkap.
“Kita di Balikpapan ada enam kecamatan. Empat sudah berjalan, satu di wilayah utara sedang berproses, dan yang belum hanya di wilayah barat. Untuk itu, kami sudah siapkan dua lahan milik pemkot di Balikpapan Utara dan Barat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemkot berkomitmen memastikan standar keamanan pangan dan higienitas dapur dijalankan secara menyeluruh, baik di kegiatan pemerintah maupun masyarakat.
“Tujuan utama kami bukan hanya agar tidak ada laporan keracunan, tapi bagaimana seluruh sistem keamanan pangan berjalan preventif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
