BorneoFlash.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dari 15 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran terbesar, tiga di antaranya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mana masih mencatat realisasi anggaran yang tergolong rendah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai 62,8 persen dari total proyeksi. Ia menegaskan bahwa beberapa K/L dengan anggaran besar masih memiliki tingkat serapan di bawah 50 persen.
Secara rinci, BGN baru membelanjakan Rp19,7 triliun hingga 30 September 2025, atau 16,9 persen dari total proyeksi Rp116,6 triliun. Kementerian PU telah merealisasikan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari target Rp85,7 triliun, sedangkan Kementan baru menyerap Rp9 triliun atau 32,8 persen dari pagu Rp27,3 triliun.
Sementara itu, 12 K/L lainnya dengan pagu besar sudah melaporkan realisasi anggaran di atas 50 persen.
Contohnya, Kementerian Pertahanan yang memiliki pagu tertinggi Rp247,5 triliun telah merealisasikan Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Polri juga telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari Rp138,5 triliun.
Kemudian, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp62,8 triliun (73 persen) dari Rp86,1 triliun, dan Kementerian Sosial menyalurkan Rp59 triliun (74,2 persen) dari Rp79,6 triliun.
Kementerian Keuangan sendiri mencatat serapan tertinggi, dengan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen dari alokasi Rp71,5 triliun.
Adapun Kementerian Agama menyerap Rp52,5 triliun (75,2 persen) dari Rp69,9 triliun; Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi membelanjakan Rp36,8 triliun (69,4 persen) dari Rp52,9 triliun; dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merealisasikan Rp31,4 triliun (66,8 persen) dari Rp47 triliun.
Selain itu, Kementerian Perhubungan mencatat realisasi Rp13,6 triliun (58,8 persen) dari Rp23,1 triliun; Kejaksaan RI menyerap Rp13,4 triliun (55,8 persen) dari Rp24 triliun; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menghabiskan Rp9,8 triliun (65 persen) dari Rp15,1 triliun; dan Mahkamah Agung mencapai Rp9,5 triliun (76,5 persen) dari Rp12,4 triliun.
Secara keseluruhan, total realisasi belanja dari 15 K/L besar mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari total pagu Rp1.097,3 triliun.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong optimalisasi belanja dengan mempercepat pelaksanaan proyek dan pengadaan barang/jasa, melakukan monitoring terhadap rencana penggunaan dana, menyesuaikan pembiayaan termin kegiatan sesuai jadwal, serta mengidentifikasi dan memitigasi berbagai kendala di lapangan agar serapan anggaran semakin optimal. (*/ANTARA)
