BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah telah menarik utang senilai Rp501,5 triliun hingga 30 September 2025, atau sekitar 68,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko pembiayaan. “Kami memastikan seluruh proses pembiayaan utang tetap terukur dan terus menjalin komunikasi intensif dengan investor agar pembiayaan berjalan sesuai rencana,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.
Ia memaparkan bahwa pembiayaan utang bersumber dari dua jenis instrumen, yakni valuta asing (valas) dan rupiah. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi valas yang ditujukan kepada investor global, dengan skema dual currency senilai 1,85 miliar dolar AS dan 600 juta euro.
Minat investor terhadap instrumen tersebut cukup tinggi, dengan total permintaan mencapai lebih dari 9,4 miliar dolar AS dan 1,2 miliar euro, sementara imbal hasil yang ditawarkan tetap kompetitif.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar SBN domestik. Suahasil menuturkan bahwa imbal hasil SBN rupiah turun signifikan dari 6,98 persen di awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.
“Penurunan ini membuat biaya utang pemerintah menjadi lebih ringan,” ungkapnya.
Dibandingkan dengan US Treasury 10 tahun, selisih imbal hasil (spread) juga semakin menyempit, dari 240–260 basis poin (bps) menjadi sekitar 206 bps. Tren ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga menjalankan pembiayaan non-utang yang sebagian besar berupa investasi strategis. Beberapa di antaranya yaitu:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp24,7 triliun untuk 190 ribu unit rumah bersubsidi, dikelola oleh BP Tapera.
- Pembiayaan pendidikan sebesar Rp26,7 triliun untuk LPDP dan Sekolah Unggul Garuda.
- Pembiayaan untuk Perum Bulog mencapai Rp22 triliun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Secara keseluruhan, total realisasi pembiayaan anggaran pemerintah hingga akhir September 2025 mencapai Rp458 triliun, atau 69,2 persen dari target Rp662 triliun yang tercantum dalam APBN 2025. (*/ANTARA)
