BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat reforma agraria melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
Ia menilai kelembagaan antar-sektor penting untuk mengurai kebuntuan dan menjembatani pengambil kebijakan dalam menyelesaikan konflik agraria.
Sejumlah rekomendasi mengemuka, antara lain pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, kebijakan Satu Peta, dan Panitia Khusus DPR untuk penyelesaian konflik agraria.
Sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan bersama kementerian terkait, KPA, dan organisasi rakyat membahas percepatan reforma agraria dalam rapat dengan Komisi IV DPR.
Mereka menekankan koreksi ketimpangan distribusi tanah, penyelesaian konflik, serta pembangunan ekonomi di 1,7 juta hektare Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). (*)
