Kemendagri Dalami Sengketa Tiga Pulau di Halteng dan Raja Ampat

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat melakukan serangkaian kunjungannya di Ternate, Maluku Utara, Kamis (25/9/2025). FOTO : ANTARA/Abdul Fatah/aa.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto saat melakukan serangkaian kunjungannya di Ternate, Maluku Utara, Kamis (25/9/2025). FOTO : ANTARA/Abdul Fatah/aa.

BorneoFlash.com, TERNATE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara – Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang juga diklaim Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

 

“Saya belum mendapat laporan resmi soal konflik ini, tetapi kami akan mendalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menghadiri FGD di Ternate, Kamis (25/9/2025). Ia menegaskan Kemendagri akan menindaklanjuti persoalan begitu menerima laporan.

 

Sengketa ini memicu ketegangan. Warga Desa Umiyal, Pulau Gebe, membakar lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025). Rumah itu dibangun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

 

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berjanji membawa kasus ini ke pemerintah pusat. Ia akan bertemu Mendagri Tito Karnavian dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, serta Bupati Halteng.

 

Sherly menegaskan langkah ini penting untuk meredam eskalasi dan mengimbau warga kedua daerah agar menahan diri.

 

Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas berada di perbatasan Maluku Utara – Papua Barat Daya, sehingga sengketa batas ini rawan memicu konflik sosial. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.