BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait perkembangan situasi terkini serta pengendalian inflasi tahun 2025.
Rakor ini berlangsung di Ruang VIP Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (2/9/2025).
Bagus menyampaikan, dalam rakor tersebut Mendagri memberikan beberapa arahan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Arahan itu di antaranya mendorong kepala daerah menggelar rapat Forkopimda secara rutin, menyambangi tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh, melaksanakan doa lintas agama untuk kedamaian, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
Selain itu, Mendagri juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang dianggap berlebihan, tidak menampilkan gaya hidup mewah, serta menunda perjalanan ke luar negeri. “Kepala daerah dalam kondisi rawan diharapkan tetap berada di wilayahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” jelas Bagus.
Rakor yang juga membahas inflasi ini sempat tertunda sehari karena adanya aksi unjuk rasa di beberapa daerah. Bagus mengungkapkan, Balikpapan dan Kalimantan Timur termasuk wilayah yang tetap kondusif tanpa kerusuhan.
“Inflasi kita bahkan cukup terkendali. Secara month to month mengalami deflasi minus 0,83 persen, inflasi tahunan 1,73 persen. Angka ini masih di bawah inflasi nasional 2,31 persen dan di bawah inflasi Kalimantan Timur,” paparnya.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Pemkot Balikpapan bersama Bulog rutin menggelar Gerakan Pangan Murah. Setiap kecamatan mendapatkan pasokan 3,5 ton beras, dan dalam beberapa kegiatan stok selalu habis terjual. Selain beras, komoditas lain seperti gula dan minyak goreng juga disalurkan.
“Ini bentuk konsistensi pemerintah kota dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” ujar Bagus.
Menjawab keresahan masyarakat terkait ketersediaan beras, Bagus menegaskan bahwa Pemkot fokus pada pengendalian stok dan harga. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium tetap Rp 12 ribu per kilogram atau Rp 60 ribu per kemasan 5 kilogram sesuai standar pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan harga lebih banyak dipengaruhi biaya transportasi. “Karena itu kami berupaya menekan pungutan di pelabuhan maupun distribusi agar harga tidak naik terlalu tinggi,” tandasnya.
