“Pada perubahan anggaran 2025, sudah disediakan dana Rp10 miliar yang cukup untuk 1.000 unit. Namun, apabila peminat melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan tambahan akan dialokasikan dalam APBD murni 2026,”jelasnya.
Tahun depan, Pemprov Kaltim juga menargetkan penambahan dana sebesar Rp20 miliar guna memperluas cakupan program ini.
Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mengakses rumah layak huni tanpa khawatir dengan biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala utama.
Firnanda menegaskan, program ini dapat diikuti oleh masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp11 juta per bulan, termasuk pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap, asalkan dapat menunjukkan kemampuan mencicil sesuai ketentuan pihak bank.
Saat ini, terdapat empat bank yang sudah bekerja sama, yakni Bank Syariah, Bank BDN, Bank BDN Konvensional, Bank Altintara, dan Bank Mandiri. Skema pembiayaan yang ditawarkan memiliki tenor cicilan antara 10 hingga 20 tahun.
“Selama calon pembeli dapat membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan membayar cicilan setiap bulan, kesempatan untuk memperoleh program ini tetap terbuka. Namun keputusan akhir terkait kelayakan kredit sepenuhnya menjadi kewenangan pihak perbankan,”tegasnya. (*)
