BorneoFlash.com, SAMARINDA – Menjelang batas akhir pendataan ulang tenaga honorer pada 20 Agustus 2025, puluhan tenaga honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali turun ke jalan.
Mereka menuntut Gubernur Kaltim memberikan kejelasan terkait status dan masa depan mereka di tengah ketidakpastian regulasi kepegawaian.
Aksi damai ini digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Kamis (14/8/2025) mulai pukul 09.50 WITA.
Peserta aksi berasal dari kelompok tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) non-database hingga tenaga non-ASN yang telah beralih status.
Kekhawatiran kehilangan pekerjaan pasca kebijakan pemerintah pusat menjadi pemicu utama mereka menyampaikan aspirasi.
Para demonstran mendesak agar pemerintah daerah membuka peluang bagi mereka masuk ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Mereka menilai kebijakan itu dapat menjadi solusi agar pengabdian yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak berakhir tanpa kepastian.
Salah seorang peserta aksi, Bayu Guritno, yang telah dua dekade bertugas sebagai satpam di Sekretariat DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang sudah mereka upayakan.
“Kami sudah mengirim surat pada bulan Juni, sebelum Iduladha, namun belum ada tanggapan. Surat kedua kami layangkan lagi pada Senin, 11 Agustus, dan hingga kini belum ada jawaban,”ujarnya.
Bayu menegaskan bahwa mereka sebenarnya lebih memilih dialog langsung dibanding aksi turun ke jalan.
Pertemuan tatap muka dengan Gubernur, menurutnya, menjadi cara terbaik untuk memperoleh kepastian terkait tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pendataan.
“Kami ingin mendengar secara langsung keputusan Gubernur mengenai nasib kami yang masih berada di luar database,”katanya.
