BorneoFlash.com, DENPASAR — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, S.Hut, melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, pada Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar, Bali.
Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab PPU, Nicko Herlambang, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab PPU, Muhtar. Rombongan disambut langsung oleh Kepala UPT BPDAS-HL Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, beserta jajaran, serta Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Sri Agustin.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis antara Pemkab PPU dan KLHK dalam upaya pengembangan sektor ekowisata dan pelestarian kawasan hutan lindung di wilayah PPU, terutama dalam memanfaatkan potensi besar hutan mangrove sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Dalam audiensi, kedua belah pihak membahas pengembangan kawasan konservasi dan ekowisata mangrove sebagai model pembangunan hijau di pesisir PPU. Rombongan juga melakukan studi lapangan dengan meninjau pengelolaan Tahura Ngurah Rai, yang dikenal sebagai kawasan hutan mangrove terbesar dan terkelola baik di Indonesia Timur.
“Kita ingin belajar dari keberhasilan Bali dalam mengelola Tahura sebagai kawasan edukatif, konservatif, dan produktif dari sisi pariwisata. PPU memiliki potensi hutan mangrove yang besar, dan ini bisa menjadi kekuatan baru dalam pembangunan berbasis lingkungan,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Ia menegaskan bahwa pendekatan green development menjadi bagian utama visi pembangunan PPU, terlebih karena daerah tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala BPDAS-HL Unda Anyar, Tri Adi Wibisono, menyambut positif inisiatif Pemkab PPU. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, program rehabilitasi bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi lokal. Ekowisata berbasis mangrove adalah salah satu kunci menciptakan ekonomi hijau yang inklusif,” kata Tri Adi.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemkab PPU dan BPDAS-HL Unda Anyar, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan kawasan konservasi yang terintegrasi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan daerah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (*/prokopimkabppu)
