Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PUPR juga menyampaikan rencana kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sistem perpipaan dari Bendungan Sepaku Semoi ke Balikpapan.
ini disampaikan oleh Staf Ahli Khusus Kementerian PUPR, yang menyebutkan ada investor swasta yang siap membiayai pembangunan jaringan perpipaan tersebut.
“Jika terealisasi, sistem perpipaan dari Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai kekurangan kebutuhan air baku Balikpapan sebesar 1.000 liter per detik. Prosesnya memang tidak cepat, tetapi ada progres positif,” ujarnya.
Rencana kerja sama KPBU ini akan melalui sejumlah tahapan, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta pembahasan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar skema yang disepakati saling menguntungkan.
Pemerintah Kota Balikpapan optimistis, dengan dukungan Gubernur Kaltim dan Komisi V DPR RI, kedua usulan proyek tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Pemkot juga akan terus memonitor proses teknis dan penganggaran agar tidak mengalami hambatan di tengah jalan.
“Ini peluang besar. APBN bisa menjadi sumber dukungan utama, dan kami berharap hasil dari pertemuan ini benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk proyek nyata untuk kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bagus menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim juga menyuarakan kepada Komisi V DPR RI beberapa program prioritas pembangunan salah satunya interkoneksitas infrastruktur jalan yang ada di Kalimantan Timur mulai dari Kabupaten Mahulu hingga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). (*)
