BorneoFlash.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan 82 profesional muda untuk mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis pada Minggu. Ia menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adaptif.
“Melalui program ini, pemerintah berharap bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru di bidang bisnis dan ekonomi dari kalangan anak muda berbakat yang memiliki pengalaman internasional maupun domestik,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan khusus dengan para profesional muda tersebut di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/7/2025). Mereka tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang ia gagas sendiri.
Menurut Teddy, para peserta merupakan lulusan universitas terkemuka, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah telah menyeleksi mereka melalui proses ketat untuk menjamin kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan mereka.
“Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memimpin proses pencarian dan seleksi secara ketat,” tambahnya.
Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari lima jam. Presiden Prabowo berdiskusi langsung dengan para peserta, mendengarkan ide serta analisis mereka, mengadakan sesi tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan ekonomi global.
Dalam dokumentasi resmi Sekretariat Kabinet, terlihat Presiden Prabowo memberikan pengarahan langsung kepada para peserta. Beberapa peserta juga mempresentasikan gagasan mereka terkait pembangunan Indonesia.
Presiden Prabowo tampak menyimak dengan serius dan mencatat poin-poin penting dari setiap paparan. Beberapa judul presentasi yang muncul antara lain “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern”, “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor”, serta “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”. (*)