BorneoFlash.com, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya akurasi penyaluran beras Program SPHP untuk menjamin pemerataan pangan.
Hingga 18 Juli 2025, penyaluran beras SPHP mencapai 860,7 ribu kilogram. Arief meminta Perum Bulog memperketat distribusi agar bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah ingin beras SPHP kemasan 5 kg benar-benar sampai ke tangan masyarakat,” ujar Arief di Jakarta, Senin.
Bapanas melarang pembukaan atau pencampuran beras SPHP dengan jenis lain, karena program ini merupakan subsidi negara untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Arief menilai distribusi yang akurat penting agar manfaat subsidi dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.
Bapanas menggandeng Satgas Pangan Polri dan Ditjen Perlindungan Konsumen Kemendag untuk mengawasi distribusi di lapangan serta mencegah penyimpangan.
“Beras SPHP harus tiba di masyarakat dalam kondisi utuh seperti saat keluar dari gudang Bulog,” tegasnya.
Bulog menyalurkan beras SPHP setelah menerima penugasan dari Bapanas (surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025, tertanggal 8 Juli 2025). Program ini berlangsung Juli–Desember 2025 dengan target alokasi 1,318 juta ton.
Distribusi dilakukan melalui pedagang mitra pasar rakyat, Koperasi Merah Putih, outlet pangan binaan, Gerakan Pangan Murah, dan kantor/outlet BUMN seperti ID FOOD dan PT Pos Indonesia. Bulog juga melibatkan PTPN, Pupuk Indonesia, kementerian, TNI/Polri, pemda, dan UPT Kementan.
Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP:
- Rp12.500/kg (zona 1: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi)
- Rp13.100/kg (zona 2: Sumatra non-Lampung/Sumsel, NTT, Kalimantan)
- Rp13.500/kg (zona 3: Maluku, Papua)
Pemerintah membatasi pembelian maksimal dua kemasan (10 kg) per konsumen dan melarang penjualan ulang ke pasar. (*)
