BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Upaya serius dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuahkan hasil. Hingga awal Juli 2025, jumlah titik panas (hotspot) di wilayah ini tercatat hanya 15 titik, menurun drastis dibanding periode yang sama tahun lalu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, saat memberikan keterangan pers di Novotel Hotel Balikpapan, pada Jumat (4/7/2025).
“Alhamdulillah, sampai hari ini hanya 15 titik api di Kaltim. Ini bisa terjadi karena dua faktor: kondisi iklim yang relatif mendukung, dan yang lebih penting adalah kerja keras Gubernur, Bupati, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ujarnya.
Menteri Hanif menyampaikan, pihaknya telah memberikan arahan teknis kepada seluruh perusahaan kelapa sawit besar melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Arahan tersebut meliputi penyediaan sarana-prasarana, skema pendanaan, organisasi penanggulangan, hingga pelibatan masyarakat melalui kelompok tani peduli api.
Ia juga meminta seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya yang memiliki wilayah perkebunan sawit, untuk melakukan kontrol ketat terhadap praktik pembakaran terbuka (open burning) yang menjadi penyebab utama karhutla.
“Kita semua berharap agar bencana tahunan ini bisa ditekan seminimal mungkin. Perlu kerja kolektif, termasuk mengoreksi diri antar pemangku kepentingan,” tegasnya.
Terkait dengan isu kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit, Menteri Hanif menyatakan bahwa kondisi umum di Kalimantan Timur masih dalam kendali. Penanganan spesifik akan dilanjutkan oleh Gubernur sesuai kewenangan wilayah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada GAPKI atas kemudahan koordinasi yang terjalin. Namun, Menteri Hanif menyoroti bahwa baru 30 persen dari total perusahaan sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang tergabung dalam GAPKI, yakni sekitar 80 perusahaan dari total lebih 300 unit usaha.
“Kami tengah mengupayakan agar keanggotaan GAPKI dijadikan indikator dalam penilaian perusahaan. Jadi ikut GAPKI bisa menambah poin, tidak ikut bisa mengurangi,” jelasnya.
Menurutnya, GAPKI sangat penting sebagai pengkonsolidasi program sawit nasional, apalagi dengan luasan konsesi sawit yang sangat besar. “Bayangkan, Gubernur harus menangani sendiri lebih dari 1,5 juta hektare perkebunan sawit dengan total HGU mencapai 3 juta hektar. Ini tidak masuk akal jika tanpa pengorganisasian internal,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, turut menyampaikan bahwa keberhasilan menurunkan jumlah hotspot merupakan hasil sinergi antar semua pihak. “Alhamdulillah tinggal 15 titik. Ini berkat kerjasama semua elemen dan arahan dari Bapak Menteri. Jika ada perusahaan lalai, tentu akan kami tindaklanjuti,” tegas Gubernur.
Dukungan KLHK, Pemprov Kaltim, GAPKI, serta seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi model penanggulangan karhutla dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan Indonesia timur. (*)
