BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong percepatan transformasi digital, khususnya dalam sistem keuangan daerah dan pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar transisi dari sistem manual ke sistem digital, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Dengan keuangan daerah yang terdigitalisasi, kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya dalam High-Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada hari Rabu (2/72025).
Bagus mencontohkan, penyelenggaraan bantuan sosial kini bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan terukur secara nasional, menerapkan prinsip mantik, tepat waktu, sasaran, jumlah, kualitas, harga, dan administrasi secara konsisten.
Namun demikian, Bagus menilai transformasi digital tidak cukup hanya berhenti pada aspek teknis. Ia menekankan perlunya literasi digital yang kuat agar masyarakat juga bisa aktif berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang dibangun.
“Ke depan, digitalisasi harus meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri, khususnya UMKM lokal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan empat aspek penting dalam memperkuat kebijakan digitalisasi keuangan daerah, yaitu komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, regulasi yang adaptif dan tegas, khususnya dalam transaksi pendapatan seperti pajak, retribusi, dan belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Ketiga, inovasi sistem pajak dan retribusi, yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran dan pemantauan kewajiban. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk integrasi data antar-OPD melalui sistem CANTIK yang telah dikembangkan bersama BPS.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Balikpapan akan meluncurkan dua inovasi strategis yakni SP2D Online (Surat Perintah Pencairan Dana elektronik) dan mobil layanan pajak daerah. Kedua terobosan ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan pemerintah.
“Semua proses akan tercatat secara elektronik. Tidak ada lagi layanan tunai, sehingga potensi penyimpangan bisa ditekan,” tegas Bagus.
Ia juga mengapresiasi peran seluruh pihak yang terlibat dalam program digitalisasi, termasuk TP2DD Kota Balikpapan, Bank Indonesia, dan Bank Kaltimtara.
“Semoga High-Level Meeting ini menjadi pijakan yang kuat untuk memperkuat komitmen dan langkah nyata kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
