BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat iklim kemudahan berusaha dengan mempercepat deregulasi kebijakan impor. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh deregulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025.
“Kami di Kementerian Keuangan, baik tim tarif maupun Bea Cukai, siap menindaklanjuti deregulasi ini. Kami akan mempercepat pengawasan impor dan mengintegrasikannya dengan sistem CEISA di Bea Cukai,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Anggito menjelaskan dua fokus utama Kemenkeu dalam menjalankan kebijakan ini. Pertama, Bea Cukai merelaksasi larangan dan pembatasan (lartas) terhadap 482 kode Harmonized System (HS). Kedua, tim tarif bersama Bea Cukai dan kementerian/lembaga terkait mempercepat penetapan tarif remedi atau perlindungan, dari sebelumnya 40 hari menjadi hanya 14 hari.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan cepat dan efisien,” tegasnya.
Anggito menambahkan bahwa percepatan ini bertujuan memperlancar arus barang di pelabuhan dan mencegah biaya ekonomi tinggi akibat keterlambatan serta penumpukan logistik.
“Kami di Bea Cukai menjamin kelancaran proses bisnis dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Langkah ini penting untuk mencegah penundaan, penumpukan, dan lonjakan biaya logistik,” jelasnya.
Kebijakan deregulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah pelaku usaha, dan menjaga daya saing nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza turut menyampaikan dukungannya. Mereka menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
