BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam mengelola keuangan negara. Ia menyampaikan pesan ini dalam acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang berlangsung pada Jumat (20/6) di Jakarta.
Dalam arahannya, Sri Mulyani menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat di tingkat menengah, terutama pada pejabat eselon III, IV, serta pejabat fungsional, memegang peran penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai penahan gejolak ekonomi global.
“APBN menjadi shock absorber yang sangat dibutuhkan saat dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi. Karena itu, para pejabat Kementerian Keuangan harus responsif dan gesit dalam mengelola keuangan negara. Pastikan setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan integritas, terutama dalam mengelola pajak dan belanja negara. Ia meminta para pejabat Kemenkeu untuk menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas pengelolaan uang rakyat, sehingga mereka wajib bersikap akuntabel dan profesional dalam setiap tindakan.
“Setiap keputusan yang Anda ambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa di era digital, penguasaan teknologi dan pengelolaan data menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan negara yang efisien dan aman. Ia memperingatkan bahwa kelemahan dalam infrastruktur digital bisa membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional.
“Jika sistem kita lemah, maka seluruh sistem keuangan negara bisa lumpuh,” tegasnya.
Menutup arahannya, Sri Mulyani mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk mencintai Republik Indonesia dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap mereka dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. (*)
