BorneoFlash.com, MERAUKE – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan komitmen kuat dengan mendukung langsung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Kementerian ini mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Langkah strategis ini mendukung visi Presiden RI 2025–2029, “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, khususnya Asta Cita 2 yang menekankan penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta pencapaian kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
Kementerian Pertahanan menggandeng Kementerian Pertanian untuk memastikan kelancaran program cetak sawah di Merauke. Kedua kementerian menyusun perencanaan teknis bersama, meningkatkan kapasitas petani, menyediakan sarana produksi pertanian, serta membangun infrastruktur pendukung. Mereka menerapkan pendekatan lintas sektor guna menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan.
Laporan terbaru mencatat sejumlah capaian penting. Pemerintah berhasil mencetak sawah seluas 1,1 juta hektare, mengoptimalkan lahan pertanian, membangun infrastruktur pendukung di Wanam, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani melalui Program Brigade Pangan, serta menyusun data luas tambah tanam (LTT) dan proyeksi panen tahun 2025. Pemerintah juga memetakan kebutuhan Rice Milling Unit (RMU) di Merauke untuk memperkuat rantai pasok hasil panen.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan negara. Dengan menjaga ketersediaan dan kemandirian pangan, pemerintah memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman krisis dan gangguan keamanan.
Melalui penetapan Merauke sebagai salah satu pusat lumbung pangan nasional, pemerintah memperkuat ketahanan kawasan timur Indonesia dan membangun fondasi logistik strategis berbasis sumber daya nasional serta partisipasi aktif masyarakat. (*)
