BorneoFlash.com, DENPASAR – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menilai bahwa program Pendidikan Berkarakter yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis anak. Ia mengatakan bahwa program tersebut berhasil mengubah sikap dan karakter anak-anak secara signifikan.
“Coba tanyakan kepada anak-anak dan lihat hasilnya, program ini sangat cocok. Banyak anak yang sebelumnya bercita-cita menjadi dokter, pengacara, atau YouTuber, kini ingin menjadi anggota TNI. Mereka belajar mencintai Tanah Air, menjadi disiplin, dan lebih percaya diri,” ujar Kak Seto saat menghadiri kegiatan di Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).
Ia menambahkan bahwa anak-anak yang mengikuti program merasa senang dan bangga. “Kami berkesempatan melihat langsung. Anak-anak menyampaikan bahwa mereka bangga dan senang karena hidupnya menjadi lebih teratur, tetapi tetap punya waktu untuk belajar,” tambahnya.
Kak Seto menegaskan bahwa pemerintah daerah lain tidak bisa langsung menerapkan program pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Ia mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik berbeda dan harus merancang pendekatan yang sesuai kondisi lokal.
“Ini adalah treatment pendidikan nonformal di barak. Mau berbentuk barak militer, perpustakaan, gelanggang olahraga, atau alam bebas, pemerintah daerah boleh menjalankan selama demi kepentingan terbaik anak dan ramah anak. Kami melihat Kang Dedi cukup bijak karena melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perlindungan Anak dalam diskusi,” jelasnya.
Sebagai informasi, Gubernur Dedi Mulyadi menjalankan program Pendidikan Berkarakter Bela Negara untuk membina anak-anak bermasalah di Jawa Barat bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.
Namun, beberapa pihak mengkritik program tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah menghentikan program sementara untuk evaluasi menyeluruh pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa KPAI meminta evaluasi agar memastikan program sesuai regulasi dan prinsip perlindungan anak.
“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemerintah daerah. Salah satu rekomendasi kami agar pemerintah menghentikan sementara program ini sampai evaluasi selesai, terutama terkait regulasi,” kata Jasra dikutip Kompas.com, Senin (26/5/2025). (*)
