BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Komunikasi yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif dinilai sebagai pondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa komunikasi dua arah menjadi elemen penting dalam menjembatani dinamika kebutuhan masyarakat yang dihimpun DPRD dengan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, aspirasi yang dihimpun anggota dewan saat reses tidak boleh berhenti di ruang dengar, melainkan harus direspons secara konkret oleh eksekutif.
“Ketika DPRD menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka temui di masyarakat, pemerintah harus hadir dan berperan aktif untuk menindaklanjutinya. Sinergi inilah yang menjadi kunci agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri,”ujar Sri Wahyuni.
Ia juga menekankan bahwa pada tahap awal ini, pembahasan antara Pemprov dan DPRD masih bersifat umum.
Namun dari proses awal ini sudah tampak kerangka kolaboratif yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan sektoral di masa mendatang.
“Langkah ini penting sebagai fondasi. Ke depannya, kita ingin diskusi lebih terarah pada isu-isu sektoral agar kebijakan yang dihasilkan lebih fokus dan berdampak langsung,”pungkasnya.
Pemerintah dan DPRD Kaltim sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dan produktif. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat, serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
