Ancaman Putus Sekolah di Pesisir Bontang Meningkat, DPRD Desak Solusi Konkret

oleh -
Editor: Ardiansyah
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto saat membuka Musrenbang RPJMD Kota Bontang 2025–2029 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (19/5/2025). Foto: BorneoFlash/IST
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto saat membuka Musrenbang RPJMD Kota Bontang 2025–2029 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (19/5/2025). Foto: BorneoFlash/IST

Ia menilai model sekolah reguler sulit diterapkan di wilayah pesisir, mengingat jumlah siswa yang sedikit, kesulitan dalam penugasan guru, serta tingginya biaya operasional.

 

Sebagai solusi, Heri mengusulkan pendirian sekolah paket setara SMP dan SMA di setiap dusun pesisir. Dengan sistem pembelajaran terbuka, ia yakin proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung efektif tanpa harus memaksa siswa menyeberangi lautan.

 

“Jika dipaksakan sekolah di darat, itu sangat berat. Sekolah paket akan lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir,” jelasnya.

 

Kondisi geografis Bontang, di mana sekitar 70 persen wilayahnya merupakan perairan, menjadi tantangan tersendiri dalam membangun infrastruktur pendidikan menengah yang merata.

 

Selama ini, pembangunan sekolah difokuskan di daratan utama. Sementara itu, wilayah pesisir kerap terabaikan akibat tantangan logistik dan pertimbangan efisiensi biaya.

 

Heri menegaskan, tanpa intervensi segera, angka putus sekolah di pesisir akan terus meningkat dan memperlebar kesenjangan sosial serta ekonomi.

 

“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Jika kita abai, generasi pesisir akan terus tertinggal,” pungkasnya. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.