BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (18/5/2025), guna mengevaluasi langsung pelaksanaan program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Perumahan Mentari Village, yang sudah dibangun sejak 2015 dan menjadi proyek percontohan rumah subsidi di wilayah ini.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan yang juga Ketua REI Kaltim, Bagus Susetyo, mengatakan jika kunjungan ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT Real Estate Indonesia (REI) tingkat nasional yang dipusatkan di Kalimantan Timur.
Menteri PKP menyoroti langsung kualitas bangunan dan berdialog dengan penghuni untuk menggali pengalamannya terkait hunian bersubsidi, di Balikpapan.
“Balikpapan punya potensi besar sebagai penyangga IKN. Tapi tantangan utamanya serius, mulai dari keterbatasan lahan sampai krisis air bersih,” kata Wakil Wali Kota.
Bagus Susetyo menjelaskan bahwa kebutuhan rumah subsidi di Balikpapan tergolong tinggi, mencapai 25–27 ribu unit per tahun. Sementara itu, data terbaru menunjukkan backlog perumahan di kota ini hampir menyentuh angka 85 ribu unit.
Namun, realisasi pembangunan masih jauh dari cukup. Hanya sekitar tiga kawasan perumahan subsidi yang berkembang signifikan, yaitu Mentari Village, Batuah, dan Batakan Permai, dengan total sekitar 2.000 unit. Keterbatasan lahan di kota yang didominasi jasa dan industri menjadi tantangan tersendiri.
“Dari enam kecamatan di Balikpapan, hanya dua yang masih memungkinkan ekspansi perumahan yakni Balikpapan Timur dan Utara,” ujar Bagus.
Persoalan lain yang mengemuka adalah ketersediaan air. Balikpapan tidak memiliki sumber mata air alami dan sangat bergantung pada tadah hujan. Defisit saat ini diperkirakan mencapai 1.000 liter per detik. Rencana tambahan pasokan dari Waduk Semoi yang dikelola Otorita IKN dinilai belum mencukupi.
“Kami butuh sambungan air dari Sungai Mahakam. Ini sudah kami ajukan ke DPR RI karena pembiayaan dari APBD sangat terbatas,” lanjut Bagus.
Menanggapi hal itu, Menteri PKP berjanji akan membawa hasil tinjauannya ke pusat sebagai masukan konkret. Ia menyebut pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, serta perlunya regulasi yang lebih fleksibel agar pengembang dapat bergerak cepat di lapangan.
“Pemerintah pusat harus hadir bukan hanya di IKN, tapi juga di kota-kota penyangga seperti Balikpapan. Air, lahan, dan insentif bagi pengembang harus jadi prioritas,” tegas Maruarar.
Ia juga mengapresiasi semangat para pengembang di daerah yang tetap berupaya membangun meski dihadapkan pada kendala teknis dan administratif, termasuk proses penyaluran KPR yang kerap terhambat regulasi perbankan.
Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan simbolis kunci rumah kepada sejumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti guru PAUD, pengemudi ojek online, hingga pedagang kecil. Menteri berharap semangat kolaboratif antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat bisa terus diperkuat demi mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adv)
