BorneoFlash.com, SAMARINDA – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Samarinda belakangan ini telah memasuki fase kritis.
Kerusakan infrastruktur yang meluas, terganggunya aktivitas masyarakat, serta potensi longsor susulan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menetapkan status darurat bencana.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara resmi mengumumkan penetapan status tersebut sebagai upaya mempercepat penanganan dampak bencana yang kian meluas.
Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi terkini di berbagai wilayah terdampak.
Banjir dan longsor tidak hanya menerjang kawasan permukiman, tetapi juga melumpuhkan jalur transportasi penting, seperti di Jalan HM Rifaddin, serta merusak fasilitas umum termasuk trotoar di kawasan Juanda.
“Setelah meninjau jumlah korban di wilayah Belimau serta melihat dampak kerusakan terhadap fasilitas umum dan permukiman warga, dan setelah mencermati ketentuan hukum yang berlaku, kami memutuskan untuk meningkatkan status penanganan ke level darurat agar proses penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan terorganisir,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah digerakkan secara serempak di 59 kelurahan untuk melakukan penanganan darurat.
Lima fokus utama ditetapkan, yaitu perlindungan terhadap korban jiwa, penanganan titik longsor aktif, perbaikan infrastruktur, pemulihan sektor pendidikan, serta mitigasi dampak terhadap perekonomian warga.
“Longsor yang terjadi tidak hanya berlangsung saat hujan deras beberapa hari lalu, tetapi hingga kini masih terdapat pergerakan tanah di sejumlah titik yang memerlukan intervensi segera,” tuturnya.
