Pemkot Samarinda melakukan penggeseran sejumlah pos belanja yang dinilai belum mendesak, guna mengoptimalkan penanggulangan bencana.
“Beberapa anggaran belanja modal akan kami alihkan. Misalnya, pembelian perahu karet untuk BPBD bisa ditunda dan digantikan sementara dengan program yang lebih mendesak seperti penanganan longsor,” terang Andi Harun.
Ia juga menyampaikan bahwa sektor pertanian tidak luput dari dampak.
Di kawasan Betapus, sekitar 20 hektare lahan pertanian mengalami kerusakan akibat banjir.
Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan bagi para petani yang termasuk dalam kelompok rentan agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.
“Jika pemerintah tidak melakukan intervensi, maka para petani yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian akan mengalami penderitaan berkepanjangan. Saat ini kami sedang menyusun mekanisme bantuan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Sebagai wujud keseriusan, Pemkot telah membentuk tim tanggap darurat yang dikomandoi langsung oleh Kepala BPBD Samarinda.
Dengan status darurat yang telah diberlakukan, diharapkan seluruh proses penanganan mulai dari evakuasi, perbaikan infrastruktur, hingga distribusi bantuan sosial dapat berjalan dengan cepat dan efisien.
“Pemkot menanggapi serius setiap dampak yang timbul dari bencana ini. Sekecil apapun kerusakannya, jika berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan, maka hal tersebut menjadi prioritas kami,” pungkas Wali Kota. (*)
