BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Kementerian PUPR masih kekurangan anggaran, meskipun Kementerian Keuangan telah mencabut blokir dana.
“Kami menerima tambahan anggaran, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup. Warga terus melaporkan jalan rusak dan kekurangan air bersih,” kata Dody saat berdiskusi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).
Dody menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan mempercepat sejumlah proyek prioritas, terutama pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menyebut kementeriannya mengalokasikan sekitar Rp150 miliar untuk membangun satu sekolah.
“Kami menargetkan penyelesaian renovasi 65 sampai 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025. Setelah itu, kami akan membangun 100 sekolah baru dan menyelesaikannya antara Juni dan Juli 2026,” jelasnya.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR menetapkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp32 triliun dan mengarahkan Rp25,8 triliun dari jumlah itu untuk membangun Sekolah Rakyat.
“Kami terus mendorong penyelesaian tahap pertama dan langsung menyiapkan pembangunan tahap kedua,” ujar Dody.
Dody menyampaikan bahwa timnya mulai memperbanyak proyek tanpa menggunakan APBN. “Kami mencoba membangun tanpa bergantung pada APBN. Memang berat, tapi kami tetap menjalankannya,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa tim perancang kementeriannya menyiapkan desain sekolah dengan kapasitas minimal 1.000 murid. Namun, mereka masih mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan.
Komisi V DPR dan Kementerian Keuangan menyetujui kenaikan anggaran PUPR pada 7 Mei 2025. Kementerian PUPR kini mengelola pagu anggaran sebesar Rp73,76 triliun, naik dari sebelumnya Rp50,48 triliun.
Dody menyatakan bahwa kementeriannya akan memprioritaskan pembangunan giant sea wall sesuai arahan pemerintah. Ia juga memastikan bahwa timnya akan menyelesaikan proyek-proyek sisa di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami sudah menerima dananya. Kami akan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda,” ujar Dody.
Kementerian Keuangan sebelumnya membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga. Kemenkeu mencatat Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Namun, mereka tidak merinci jumlah yang diterima masing-masing instansi. (*)
