BorneoFlash.com, OPINI – Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah dan jalannya sistem politik. Pemahaman tentang hak, kewajiban, serta peran serta dalam politik bukan hanya penting untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola negara yang adil dan sejahtera.
Namun, tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketiga aspek ini masih menjadi tantangan besar dalam banyak negara, termasuk Indonesia.
Hak politik masyarakat meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai proses politik lainnya. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Melalui hak ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam membentuk pemerintahan yang merepresentasikan aspirasi mereka.
Di sisi lain, kewajiban politik masyarakat juga harus dipahami secara mendalam. Kewajiban ini mencakup, antara lain, menghormati hukum dan aturan yang berlaku, membayar pajak, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Tanpa pemenuhan kewajiban oleh warga negara, hak-hak yang diberikan akan kehilangan makna, karena hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi.
Selain hak dan kewajiban, peran serta masyarakat dalam politik menjadi kunci utama keberhasilan sebuah sistem politik. Peran serta ini tidak hanya sebatas memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai sarana demokratis. Masyarakat yang aktif dalam politik mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Sayangnya, dalam praktiknya, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat masih belum optimal. Faktor pendidikan politik yang rendah, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, serta budaya apatis menjadi penghambat utama.
Banyak masyarakat yang hanya memahami haknya untuk memilih, tetapi kurang memahami pentingnya keterlibatan setelah pemilu berakhir. Di sisi lain, kewajiban-kewajiban politik sering kali dianggap sebagai beban, bukan sebagai bentuk kontribusi kepada negara.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban, dan peran serta dalam politik membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan politik sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal maupun program-program sosialisasi.
Media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi politik yang jujur dan edukatif. Selain itu, organisasi masyarakat sipil harus terus mendorong keterlibatan warga melalui berbagai inisiatif pemberdayaan.
