Selain permasalahan teknis, Wali Kota juga menyinggung soal kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian kewenangan jalan.
Ia mencontohkan beberapa ruas seperti Jalan Kadrie Oening, Jalan PM Noor, dan Jalan DI Panjaitan yang berstatus sebagai jalan provinsi atau nasional.
“Kerap kali publik, termasuk warganet, tidak membedakan status jalan kota dengan jalan provinsi atau nasional. Hal ini menimbulkan salah persepsi terhadap tanggung jawab pengelolaan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kendati bukan di bawah kewenangan Pemkot, penanganan terhadap sedimentasi drainase tidak boleh tertunda karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya di jalur utama menuju Bandara APT Pranoto.
“Dalam hal seperti ini, kami tidak bisa menunggu koordinasi terlalu lama. Ketika menyangkut arus lalu lintas utama dan keselamatan pengguna jalan, kami harus bergerak cepat,” tegasnya.
Dalam dua pekan terakhir, Pemerintah Kota juga telah menjalankan program pembersihan rutin di wilayah strategis, khususnya di Samarinda Utara.
Camat dan lurah dari kawasan Lempake, Tanah Merah, dan Sungai Siring diminta melakukan aksi pengangkutan sampah secara berkala.
“Kami minta agar sampah plastik dan limbah lainnya yang berada di bahu jalan diangkat secara rutin, minimal setiap minggu,” imbuh Andi Harun.
Tak hanya mengandalkan instansi pemerintah, Wali Kota juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga kebersihan kota.
Ia menyoroti kebiasaan buruk sebagian pengguna jalan yang masih membuang sampah sembarangan dari kendaraan.
“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan, baik warga Samarinda maupun yang melintasi wilayah ini menuju Bontang atau Sangatta, agar tidak membuang sampah dari kendaraan. Merawat kota ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan itu memerlukan kepedulian, konsistensi, serta ketekunan,” pungkasnya.
