Upaya gencatan senjata sebelumnya, yang dimulai pada 19 Januari 2025 dengan mediasi Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir, memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan. Namun karena ketidaksepahaman dalam tahap selanjutnya, Israel kembali menutup jalur bantuan dan menggempur Gaza.
Abbas: Hamas Harus Serahkan Gaza
Dalam perkembangan lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan agar Hamas menyerahkan kontrol Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina. Abbas mendesak Hamas membebaskan semua sandera dan menghentikan aktivitas bersenjata.
“Hamas telah memberikan alasan kepada pendudukan kriminal untuk melakukan kejahatannya di Jalur Gaza. Rakyat kita yang menjadi korban, bukan Israel,” kata Abbas dalam pidatonya di Ramallah.
Abbas juga mengkritik serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menurutnya menjadi dalih bagi Israel untuk melancarkan serangan brutal ke Gaza. Ia meminta dukungan dunia internasional agar Israel segera menarik pasukannya dan menghentikan pembangunan permukiman Yahudi.
Pergantian Pemimpin di Otoritas Palestina
Dalam upaya memperkuat stabilitas internal, Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai wakil sekaligus calon penggantinya di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi penting untuk menjaga keberlangsungan Otoritas Palestina.
Al-Sheikh, seorang veteran Fatah, dikenal memiliki hubungan erat dengan Israel dan dianggap sebagai tokoh pragmatis. Penunjukannya bertujuan meredakan kekhawatiran internasional di tengah ketidakpastian politik Palestina.
Reformasi Otoritas Palestina kini menjadi salah satu prioritas negara-negara pendukung solusi dua negara, terutama di tengah eskalasi konflik yang berkepanjangan di Gaza. (*)
