BorneoFlash.com, JAKARTA – Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025.
Ia telah menyampaikan usulan ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggaran tambahan ini dibutuhkan untuk memulai pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Saat ini, anggaran Otorita IKN untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 6,3 triliun.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan fokus pembangunan IKN pada penyelesaian infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur untuk eksekutif sudah berjalan, sementara pembangunan sektor legislatif dan yudikatif direncanakan dimulai pada 2025.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menargetkan lelang proyek infrastruktur legislatif dan yudikatif pada kuartal pertama 2025.
Namun, pelaksanaannya masih menunggu tinjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dody juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN, yang mencakup beberapa proyek utama, antara lain:
- Rp 9,9 triliun melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi jembatan Pulau Balang.
- Rp 4,97 triliun melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintah, serta fasilitas untuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan, termasuk pembangunan kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN).
AHY menargetkan pusat pemerintahan baru ini dapat berfungsi penuh dalam empat hingga lima tahun mendatang. (*)
