BorneoFlash.com, NUSANTARA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), seperti biaya sewa kapal tongkang yang tidak terkendali dan harga batu split yang tinggi.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa BPK mengeluarkan 108 rekomendasi terkait proyek IKN, dengan 51 di antaranya khusus untuk proyek ini. Dari total tersebut, 57 rekomendasi bernilai Rp 240,52 miliar, dan 99 rekomendasi sudah ditindaklanjuti meski belum sepenuhnya selesai.
BPK dalam IHPS II Tahun 2023 mengidentifikasi kendala seperti tingginya harga batu split, biaya sewa kapal tongkang, serta kurangnya fasilitas pelabuhan dan pasokan air untuk beton.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada 2028, dan ia merencanakan pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan di sana pada 2029.
Presiden menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN dalam pengarahan di Magelang, Jawa Tengah.
Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa meskipun gedung DPR/MPR dan MA belum dibangun, ekosistem perkantoran Batch I telah mengalami kemajuan. Gedung Kemenko 1 mencapai 85,5%, Kemenko 2 sebesar 61,2%, Kemenko 3 mencapai 85,4%, dan Kemenko 4 sebesar 92,1%.
Kemenko 1 dilengkapi dengan kedai kopi, minimarket, layanan kesehatan, air dari IPA Sepaku, dan energi dari Gardu Induk PLN.
Pembangunan infrastruktur IKN telah mencapai 58%. Batch I (perkantoran dan hunian) telah selesai 94%, Batch II (rumah susun ASN, TNI/Polri, BIN) mencapai 60%, dan Batch III (Istana Wapres) telah mencapai 20%.
Bandara Nusantara, yang merupakan bagian dari kontrak Batch II dan dikerjakan bersamaan dengan Batch I, ditargetkan selesai pada Desember 2024. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter untuk menampung pesawat besar seperti Boeing Business Jet 777 dan Airbus 380. (*)
