BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Zulkipli mengatakan sosialisasi ini untuk menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2025 tentang pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan Pilkada, yang mengamanatkan untuk membentuk desk, salah satu desk itu adalah melakukan sosialisasi.
Di samping juga memang memfasilitasi untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pemilu, seperti distribusi logistik, fasilitasi personil dalam hal ini petugas linmas dan petugas lainnya.
“Tujuan dari sosialisasi ini dikarenakan angka partisipasi masyarakat masih rendah pada Pilkada lalu, belum maksimal karena masih 61 persen. Sementara target KPU itu tahun ini 75 sampai 80 persen,” ucapnya kepada awak media usai kegiatan sosialisasi, di Grand Tjokro Hotel Balikpapan, pada hari Rabu (9/10/2024).
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus dilakukan upaya-upaya yang sifatnya pro aktif, seperti melakukan sosialisasi secara bersama-sama, baik dari Bawaslu, KPU, masyarakat termasuk instansi terkait termasuk Pemkot Balikpapan.
“Kedua hal itu yang paling penting. Kami betul-betul berharap, pada tanggal 27 November 2024 nanti masyarakat ingat tanggal itu adalah pelaksanaan pilkada dan bisa datang ke TPS,” katanya.
Sosialisasi ini ditujukan kepada perwakilan Ketua RT Se Kecamatan Balikpapan Timur dan ketiga pasangan calon wali kota balikpapan dan wakil wali kota balikpapan. Hal ini agar masyarakat itu lebih memahami dengan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.
Ada beberapa keluhan yang disampaikan perwakilan ketua rt yang sebagian besar mengeluhkan persoalan TPS. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024, jumlah TPS mengalami pengurangan, awalnya sekitar 2 ribu menjadi 900 TPS, sehingga jarak TPS menjadi jauh. Hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat malas berkunjung ke TPS, karena jarak yang jauh.
Selain itu, keluhan warga mengenai hak pilih. Bagi warga yang sudah berdiam lama di Balikpapan tetapi belum memiliki KTP Balikpapan tidak mempunyai hak untuk memilih. “Ini rata-rata yang menjadi keluhan warga yang disampaikan ketua rt dalam sosialisasi,” terangnya.
Zulkipli mengimbau kepada perusahaan swasta agar memberikan waktu bagi karyawannya untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Meskipun saat itu, bertepatan pada hari libur.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Ruddy menyampaikan sosialisasi ini sangat penting, agar masyarakat melalui ketua rt bisa mengerti atau memahami pelaksanaan dalam kegiatan Pilkada.
Disisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan memandang sosialisasi ini perlu dilaksanakan, karena pada pelaksanaan kepala daerah sebelumnya, angka partisipasi masyarakat di Balikpapan cukup rendah, yang tertinggi angka partisipasi pada saat pelaksanaan pemilihan presiden hingga mencapai 70 persen.
Sosialisasi pelaksanaan pilkada menghadirkan narasumber yakni Komisioner KPU Balikpapan, Makta; Komisioner Bawaslu Balikpapan, Agus Sudirman; Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Balikpapan, Nur Aini dan Perwakilan dari Reskrim Polresta Balikpapan, Bripka, Putra Sastra.
Sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada di Kota Balikpapan dan menjaga situasi Kota Balikpapan agar tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada serta tidak menyebarkan hoaks, berita bohong atau kampanye hitam yang merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah. (Adv)
