BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons dugaan kebocoran enam juta data NPWP, termasuk data milik Presiden Joko Widodo, dengan segera menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan timnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebocoran tersebut.
Ia meminta Dirjen Pajak serta seluruh pihak di Kementerian Keuangan agar segera mengevaluasi permasalahan ini, seperti yang ia sampaikan saat ditemui di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024. Setelah evaluasi selesai, Ditjen Pajak akan memberikan penjelasan lengkap dan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasilnya.
Kebocoran data ini pertama kali dilaporkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang mengungkap bahwa data NPWP tersebut dijual di Breach Forum seharga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.
Selain Presiden Jokowi, beberapa pejabat lain yang diduga terdampak adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Teguh juga menjelaskan bahwa sampel kebocoran berisi 10 ribu data pribadi yang lengkap, sementara total 6.663.379 data dijual dengan harga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp153,1 miliar. (*)
