Serikat Nelayan NU dan PPKHI Siapkan 10.000 Beasiswa PKPA-UPA demi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

oleh -
Penulis: Redaksi
Editor: Ardiansyah
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersalaman dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang dalam pertemuan pada Selasa (10/9/2024). Foto: BorneoFlash/Ist
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersalaman dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang dalam pertemuan pada Selasa (10/9/2024). Foto: BorneoFlash/Ist

BorneoFlash.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) bekerja sama dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) menyiapkan beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA).

 

Beasiswa tersebut disiapkan kepada 10.000 ribu peserta yang bertujuan untuk membela hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir.

 

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat dalam keterangannya, mengatakan bahwa program ini berawal dari keprihatinan atas ketidakadilan yang dialami oleh para nelayan dan masyarakat pesisir dalam beberapa tahun ini.

 

“Selama ini nelayan dan masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang paling termarjinalkan, mereka tidak mampu membela diri dengan maksimal ketika dihadapkan oleh ketidakadilan pihak lain. SNNU bersama PPKHI menangkap keresahan tersebut dan kami bertekad memperbaiki hal tersebut dengan menyediakan beasiswa ini untuk saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan.” ujarnya pada Selasa (10/9/2024).

Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist
Ketua PP SNNU/Asdep Kemenko Marives Dr. H. Rahman Hidayat bersama dengan Wakil Ketua Umum PPKHI Roberto Sihotang. Foto: BorneoFlash/Ist

Rahman juga mengatakan bahwa disiapkannya beasiswa ini sebagai bentuk kepedulian dan sumbangsih SNNU dan PPKHI untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pesisir agar lebih memahami regulasi dan mampu mempertahankan hak-hak mereka.

 

“Kita sadar bahwa para nelayan kita ini perlu memahami aturan sehingga dalam mencari nafkah di laut, mereka tidak melanggar regulasi. Selain itu program ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran literasi hukum di masyarakat, karena memahami hak dan kewajiban menjadi penting dalam kehidupan bernegara sekaligus mampu menjadi yang terdepan dalam membela hak-hak yang mereka dari perampasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.