Ikuti Rakornas Pemberantasan Korupsi, Wabup Mahulu: Tingkatkan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran

oleh -
Editor: Ardiansyah
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun saat mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Yang Dihadiri Langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Melalui zoom meeting, Senin (08/07/2024). Foto: HO/Prokopim Mahulu
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun saat mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Yang Dihadiri Langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Melalui zoom meeting, Senin (08/07/2024). Foto: HO/Prokopim Mahulu

BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, Melalui zoom meeting, Senin (08/07/2024).

 

Rakornas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibuka secara resmi oleh Plt. Ketua KPK Nawawi Pomolango, dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta diikuti Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

 

Usai mengikuti Rakornas, Yohanes Avun menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu dalam memperketat pengawasan terhadap setiap tahapan program pemerintahan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran khususnya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta memastikan bahwa setiap penganggaran yang dilakukan terfokus pada kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

 

“Komitmen kita Pemkab Mahulu, supaya setiap penganggaran yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan menyentuh langsung ke masyarakat,” kata Wabup.

 

Wabup juga menambahkan, dalam Rakornas Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan peran APIP melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi.

 

“Penguatan APIP di daerah membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan. Khususnya di Mahulu pengawasan tidak hanya dilakukan di ibukota saja tetapi juga kampung-kampung, untuk itu kita berharap adanya penambahan anggaran setiap tahunnya untuk APIP di Mahulu,” ucap Wabup.

 

Diakhir Wabup mengungkapkan bahwa penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP sangat penting mengingat kompleksitas dan luasnya area yang harus diawasi dan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi auditor yang ada guna memperbaharui dan meningkatkan kapabilitas dalam melakukan pemeriksaan.

Baca Juga :  Sabaruddin: Pembangunan Rumah Sakit Balbar Jangan Seperti Kasus Stadion Batakan   

 

“Selain itu SDM APIP itu sendiri perlu ditingkatkan, terutama auditor nya yang saat ini masih kurang, jangkauan beberapa objek pemeriksaan banyak namun aparatur yang ada saat ini masih kurang sehingga perlu juga ditingkatkan SDM dengan adanya pelatihan,” kata Wabup. (Adv/*Prokopim Mahulu)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.