Pengawasan BPKP RI Berdampak Positif untuk Daerah, Sekda Katsul: Pembangunan di Paser Jadi Lebih Terarah 

oleh -
Editor: Ardiansyah
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2024 secara virtual di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser, Rabu (22/5/2024). Foto: HO/Media Center Paser
Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2024 secara virtual di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser, Rabu (22/5/2024). Foto: HO/Media Center Paser

BorneoFlash.com, TANA PASER – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) 2024 secara virtual dilaksanakan di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Rabu (22/5/2024). 

 

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI telah berdampak positif bagi pengembangan yang digagas oleh Pemkab Paser

 

Rakornas Wasin yang diinisiasi oleh BPKP RI ini mengusung tema ‘Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan’. 

 

“Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, tentunya dapat membuat pembangunan di daerah menjadi lebih terarah,” ucap Katsul yang hadir mewakili Bupati Paser, Fahmi Fadli

 

Kedepannya, akan selalu dilakukan pendampingan dan pengawasan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Paser

 

“Terkait dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser tidak terlepas dari pengawasan, khususnya dalam hal ini pihak BPKP,” katanya menambahkan. 

 

Adapun peran dari BPKP ini ucap Katsul untuk Kabupaten Paser yaitu mulai dari mendampingi proses perencanaan hingga pelaporan pertanggung jawaban. Sehingga kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. 

 

“Tentu menjadikan program kegiatan kita lebih terarah, demi tercapainya Paser yang maju, adil dan sejahtera (MAS),” katanya. 

 

Koordinasi dan komunikasi selalu dilakukan oleh Pemkab Paser dengan pihak BPKP maupun kementerian mengenai program yang direncanakan di Bumi Daya Taka. 

 

“Sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan,” ucap Katsul. 

 

Rakornas Wasin yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo sambung Kasul, terdapat beberapa pengarahan yang disampaikan. 

 

Seperti halnya, dengan mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai terjadi tumpang tindih antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Baca Juga :  THM di Balikpapan Mulai 1 November Diperkenankan Beroperasi Kembali

 

“Kami juga diminta dalam hal pengawasan jangan kaku, supaya program kegiatan juga bisa berjalan lancar,” kata Katsul. (*/Adv)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.