Anggota Komisi I DPRD Paser Mendorong Pembenahan Tuntas Kerusakan Wiskul Sungai Tuak Demi Kesejahteraan Pedagang

oleh -
Editor: Ardiansyah
DPRD Kabupaten Paser, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama OPD, Konsultan Kontraktor, dan perwakilan pedagang membahas kerusakan Wisata Kuliner Sungai Tuak. Foto: BorneoFlash.com/Joe.
DPRD Kabupaten Paser, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama OPD, Konsultan Kontraktor, dan perwakilan pedagang membahas kerusakan Wisata Kuliner Sungai Tuak. Foto: BorneoFlash.com/Joe.

BorneoFlash.com, TANA PASER – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terkait kerusakan kontainer di Kawasan Wisata Kuliner (Wiskul) Sungai Tuak, Anggota Komisi I DPRD Paser, Muhamad Saleh, menekankan perlunya pembenahan menyeluruh untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi oleh para pedagang.

 

Muhamad Saleh menyatakan bahwa kondisi kerusakan yang dialami oleh Wiskul Sungai Tuak telah menjadi keluhan serius pedagang dan pengunjung. Ia menyoroti bahwa lokasi wisata kuliner ini masih belum representatif, dengan minimnya akses keluar-masuk kendaraan hingga masalah parkiran.

 

Dalam pandangannya, pembangunan Wiskul tampaknya terlalu dipaksakan, dan ia menyarankan agar pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara bertahap. Saleh percaya bahwa sebelum dilaksanakan sepenuhnya, perlu adanya evaluasi dan pembenahan infrastruktur terlebih dahulu.

 

“Seharusnya dilaksanakan sebagian dulu, baru di tahun 2024 dilaksanakan sepenuhnya. Kalau dipaksakan seperti ini, beginilah jadinya,” ungkapnya.

 

Muhamad Saleh juga membahas solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang. Ia menyarankan agar lapak yang sudah ada segera diperbaiki untuk memberikan kepastian kepada para pedagang, yang merupakan pengguna langsung dan merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah.

 

“Tidak sependapat jika pembangunan Wiskul tak sesuai dengan perencanaan awal. Jangan diikuti asal bapak senang saja. Duitnya sekian harus jadi sekian, itu yang tidak boleh,” tegasnya.

 

Dalam rangka mengatasi masalah pedagang, Muhamad Saleh mengusulkan dua opsi. Pertama, lapak yang sudah ada harus segera diperbaiki. Kedua, solusi lainnya adalah tidak menarik retribusi kepada pedagang dengan nilai tertentu per bulannya. Ia mempertimbangkan bahwa penerapan retribusi harus diimbangi dengan keamanan bagi para pedagang.

 

“Kalau plywood mau itu dua puluh dan tiga puluh sentimeter, lama kelamaan pasti hancur. Saya tekankan, kontainer yang rusak itu diperbaiki, kalau tidak pasti ada konsekuensinya,” tutupnya.

Baca Juga :  Pemprov Kaltim Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2020

 

Muhamad Saleh menegaskan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada kesejahteraan pedagang dan keamanan dalam berjualan di Wiskul Sungai Tuak. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembenahan infrastruktur dan fasilitas objek wisata kuliner tersebut demi meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi tersebut. (Adv/Joe)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.