DPRD Kota Bontang Desak Dishub Maksimalkan Serapan Anggaran Program 2023, Amir Torsina: “Jangan Sampai Ada Silpa”

by -
Writer: Ardiansyah
Editor: Ardiansyah
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Foto: BorneoFlash.com/Ist.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Foto: BorneoFlash.com/Ist.

BorneoFlash.com, BONTANGDPRD Kota Bontang mendorong agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang memaksimalkan serapan anggaran dalam program kegiatan tahun 2023. 

 

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina meminta agar di akhir November 2023, serapan anggaran bisa mencapai lebih dari 90 persen. 

 

Amir Tosina menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada Silpa (Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran) dalam APBD Kota Bontang tahun 2023. 

 

“Kami khawatir, jangan sampai ada Silpa, apalagi kami tahu kegiatan Dishub ini banyak penerangan jalan,” katanya baru-baru ini.

 

Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Bontang Akhmad Suharto, menjelaskan realisasi serapan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Bontang hingga 15 September 2023 memang baru mencapai sekitar 79,13 persen dari total anggaran sekitar Rp 24.620.000.000. Program tersebut mencakup tiga program kerja, 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan.

 

“Sampai dengan 15 September 2023 kemarin, realisasi fisik baru mencapai 79,13 persen. Namun, kami optimis bahwa hingga akhir September, serapan anggaran bisa melampaui 80 persen, sementara yang lainnya masih dalam proses,” ucapnya.

 

Suharto juga menjelaskan bahwa salah satu program terbesar yang memerlukan dana adalah pengadaan lampu jalan. Bahkan, dalam anggaran perubahan nanti, diperkirakan akan ada tambahan lagi. 

 

“Pengadaan lampu jalan merupakan kegiatan terbesar kami, dan dalam perubahan anggaran mendatang, kami akan menambah alokasi untuk program ini. Selebihnya, pencairan sedang dalam proses,” kata Kadishub Bontang.

 

Penerangan jalan merupakan fokus utama program ini, yang ditujukan untuk beberapa jalan yang masih gelap, seperti di Bontang Kuala, Kilometer 3, dan wilayah lainnya. Namun, ada kendala terkait ketersediaan trafo yang perlu berkoordinasi dengan PLN. 

Baca Juga :  Bangun IKN, Indonesia-Jepang Jalin Kerja Sama Melalui 5 MoU dan 24 Lol

 

“Kendala utama kami berada pada ketersediaan trafo, dan kami masih harus berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi masalah ini,” ucapnya. 

 

 

 

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.