Rahmad berharap kedepan seluruh warga Kota Balikpapan bisa menerima program BPJS Kesehatan gratis yang ditanggung oleh negara.”Itu tujuan saya sebenarnya. Saya minta doa dan dukungannya,” ungkapnya.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Balikpapan, sehingga iuran gratis BPJS Kesehatan kelas III diberikan hanya kepada PBPU. “Kalau semua ini dialihkan ke kesehatan atau digratiskan kepada seluruh warga Balikpapan nanti tidak ada pembangunan di Kota Balikpapan. Nanti jadi masalah juga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dr Andi Sri Juliarty mengatakan saat ini cakupan kepesertaan kesabaran BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan mencapai 99,58 persen. Dengan artian ini mempercepat transformasi pelayanan kesehatan khususnya pilar pembiayaan kesehatan.
“Saat ini secara nasional setelah Pandemi, kita diminta bapak presiden melakukan percepatan transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari enam pilar, dimana salah satu pilarnya adalah mempercepat mengatasi pembiayaan kesehatan. Alhamdulilah, di Balikpapan sudah berjalan sejak tahun 2021 melalui peraturan wali kota nomor 26 tahun 2021,” paparnya.
Pihaknya juga bukan hanya meningkatkan kepesertaan saja, akan tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. “Bagaimana meningkatkan mutu di Balikpapan bisa terukur dengan peningkatan status terakreditasi rumah sakit,” ucap Dio sapaan karibnya.
Rumah sakit di Balikpapan, puskesmas Mekar Sari dan puskesmas Karang Joang sudah mendapatkan status paripurna. “Artinya yang Bapak Wali Kota harapkan pemerataan layanan bisa terwujud. Semua ini merupakan syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
