K3: Kelancaran distribusi perluasan pemasaran melalui platform digital, inovasi sistem logistic, pembangunan sistem logistic daerah, mendorong kemitraan industri dengan petani, dan
K4: Komunikasi efektif penguatan koordinasi TPID, penguatan data pangan, perluasan pemanfaatan PIHPS sebagai landasan kebijakan TPID dan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan.
“Pemerintah daerah juga diwajibkan melaksanakan 6 upaya konkrit dalam pengendalian inflasi dan ini diperlukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang kuat yaitu melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi dari APBD,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, Pelaksanaan pemanfaatan BTT, sesuai dengan arahan Presiden, maka Kemendagri menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran mengenai penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi di daerah pada Jumat 19 Agustus 2022 dengan Nomor Surat 500/4825/SJ.
Keputusan tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
“Beberapa point penting diantaranya Kepala Daerah berwenang mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran BTT, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Usai mengikuti rakor Sekda mengatakan, Pemkab Mahulu mendukung penuh langkah-langkah strategi dalam menghadapi tantangan inflasi yang mengacu pada strategi 4K juga mengoptimalkan penggunaan anggaran BTT.
“Dukungannya tentu kita tetap mengacu pada strategi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama strategi 4K tadi tetapi juga kita sesuaikan dengan kondisi karakteristik di daerah pada prinsipnya kita akan tingkatkan komunikasi yang efektif dalam tim TPID,”
“Karena sampai hari ini memang kita rasakan masih belum optimal artinya di lintas sektor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka penurunan inflasi daerah ini, yang utama peran pemda dan pemkab ini coba akan kita lihat dukungannya di dalam alokasi APBD maupun tadi juga hal-hal yang antisipatif yang bisa melalui pendanaan BTT,”
“Dan seperti yang disampaikan oleh Kementrian Keuangan regulasi yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan provinsi/kabupaten/kota supaya tidak ada keraguan lagi di dalam pemanfaatan dana BTT dan tentu ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan syarat, prosedur dan tata kelola yang telah diatur didalam regulasi yang ditentukan,” kata Sekda menjelaskan. (Adv)
