Selain untuk mendongkrak kinerja hulu migas dalam memenuhi target produksi, pengembangan lokal konten di industri hulu migas akan menimbulkan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Di sana ada perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan tahun lalu SKK Migas melakukan business match making (menjodohkan) para pabrikan atau penyedia jasa lokal, dan memfasilitasi mereka agar kualitas produk atau jasanya bisa naik kelas.
“Tahun ini SKK Migas menindaklanjutinya dengan mengintegrasikan kapasitas pabrikan dan penyedia jasa lokal supaya menghasilkan produk/jasa baru yang memenuhi kebutuhan standar industri migas,” ujarnya.
Kepala SKK Migas Kalsul, Azhari Idris mengatakan bahwa SKK Migas terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan hulu migas.
KKKS juga diminta untuk turut melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM khususnya yang berada disekitar wilayah operasi KKKS.
Tidak hanya itu, Perwakilan SKK Migas Kalsul juga aktif dalam memberikan coaching CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) kepada pengusaha lokal. Harapannya pengusaha lokal dapat mempersiapkan kriteria kriteria yang harus dipenuhi dalam mengikuti pengadaan di hulu migas.
“Banyak sekali UMKM potensial yang berprestasi hasil dari binaan KKKS Kalsul. Hal ini menunjukkan bahwa KKKS sangat serius dalam melakukan empowerment terhadap UMKM. Keberhasilan UMKM tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi bagi pelakunya, tetapi juga dapat berpeluang membuka lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Nantinya pada Forum Pra Kapnas di Balikpapan juga dilaksanakan berbagai macam penandatangan MoU antara Industri Hulu Migas dengan Pemerintah Daerah, MoU business to business antar pelaku usaha keterkaitannya dengan kesepakatan strategis guna mendukung kelancaran kegiatan hulu migas dalam mencapai target produksi.
Peserta dari kegiatan ini adalah dari instansi SKK Migas (baik pusat maupun perwakilan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Otoritas IKN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kalsul, Kementerian ATR, Bappenas, Pabrikan, Vendor Daerah/Binaan, UMKM Binaan, Bank Daerah, Pemda dan Akademisi.
“Kegiatan ini sebagai kolaborasi antara stakeholder dengan para pengusaha penyedia barang dan jasa serta industri binaan KKKS. Dengan harapan menjadikan efek berganda perekonomian skala nasional dan daerah,” ucap Azhari. (*)
