BorneoFlash.com, BONTANG – Komisi I DPRD Bontang akan mengadakan rapat dengan manajemen PT Wijaya Karya (WIKA) untuk membahas keterlambatan pembayaran kepada perusahaan lokal sebagai rekanan.
Anggota Komisi I DPRD, Maming, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari perusahaan rekanan yang belum menerima pembayaran dari PT WIKA.
Oleh karena itu, DPRD berencana memanggil PT WIKA untuk meminta penjelasan mengenai perselisihan ini.
“Kami ingin mengetahui alasan dari WIKA mengapa subkontraktor sebagai rekanan belum dibayar, padahal pekerjaan mereka sudah selesai,” ungkap Maming saat dikonfirmasi pada Kamis (22/6/2023).
Keterlambatan pembayaran ini sering terjadi di Bontang, dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar perusahaan lokal tidak mengalami kerugian.
Maming juga akan menjadwalkan pemanggilan PT WIKA dalam waktu dekat. Agenda ini akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Bontang.
“Perusahaan lokal bisa mengalami kerugian jika pembayaran terlambat. Mereka mungkin perlu menggunakan uang dari bank, yang mana harus diputar dengan cepat,” tambahnya.
Sebelumnya, dua perusahaan di Bontang mengeluhkan tunggakan pembayaran dari PT WIKA.
Dua perusahaan lokal tersebut adalah PT GMS dengan tunggakan sebesar Rp 6 miliar, dan PT SBU dengan tunggakan sebesar Rp 89 juta. Manajer Keuangan PT WIKA, Faisal Akbar, mengakui bahwa semua tunggakan pembayaran masih dalam proses. PT WIKA juga meminta waktu tambahan. (Adv)
