BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Dalam rangka melakukan pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan perbaikan sistem. Salah satunya langkahnya adalah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
“MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” kata Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Bupati yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Stephanus Madang saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, di Ruang Rapat Bapelitbangda pada Selasa (6/6/2023).
Kegiatan Rakor tersebut dihadiri langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, diantaranya hadir Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Wahyudi, Person in Charge (PIC) Korsup Wilayah Kaltim Rusfian, dan Person in Charge (PIC) Korsup Wilayah Kaltara dan Gorontalo Iwan Lesmana.
Bupati juga mengatakan bahwa capaian MCP di Kabupaten Mahulu Tahun 2022 yakni dengan nilai total 43,1. Dan di Tahun 2023 ini Pemkab terus berkomitmen untuk meningkatkan capaian MCP yang dimana saat ini masih dalam proses pelaksanaan oleh OPD terkait pemangku area intervensi, dengan pendampingan dari Inspektorat.
“Kami Berkaca dari capaian MCP tahun 2022 yang masih rendah, tapi tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk bersinergi bersama-sama untuk mencapai target dari MCP,” kata Bonifasius.
Bonifasius Belawan Geh pun menjelaskan demi komitmen tersebut, Pemkab Mahulu meminta kepada KPK untuk terus memberi arahan dan bimbingan dalam upaya pencegahan korupsi dalam meningkatkan tata kelola Pemkab Mahulu.
