BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke 7 Masa Sidang II Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan pada hari Senin (29/5/2023).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh bersama Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, Sabaruddin Panrecalle dan Subari.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan Rapat Paripurna pada hari ini mengenai Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Tahun 2022.
Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Percepatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.
“Penyampaian Pansus untuk penyikapan membantu pemerintah sesuai fungsi dan tugas DPRD. Menyikapi LHP BPK walaupun sudah WTP tetapi kami wajib menindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja sudah selesai melalui Panitia Khusus dan Pemerintah bersama-sama menyikapi,” terangnya.
Politisi Partai Golkar mengatakan, semua pandangan fraksi sudah dijawab oleh Wali Kota Balikpapan. Tahapan terakhir LKPJ akan dilakukan paripurna pendapat akhir fraksi. “Kami akan jawab nanti (Silpa Rp 600 miliar) di pendapat akhir fraksi untuk kegiatan APBD Perubahan,” terangnya.
Menurutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 600 Miliar itu disebabkan kegiatan yang belum dilansir. Sebenarnya Silpa tersebut merupakan Silpa positif, karena sudah ada alokasinya cuman belum terserap. “Ada beberapa kegiatan yang belum dilansir seperti Multi Years,” ujarnya.
Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi DPRD Balikpapan yang telah mendukung program pemerintah, sehingga berjalan dengan lancar.
“Ini bentuk kesinergian kita dan komitmen kita. Apa yang kita lakukan semua untuk kepentingan masyarakat baik dalam ekonomi, pembangunan dan menjaga keamanan Kota Balikpapan. Semua untuk kepentingan warga Balikpapan,” terangnya.
Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan diantaranya masalah pembangunan seperti pembangunan Das Ampal yang saat ini masih berjalan pengerjaan. Pembangunan sekolah dan kesehatan sudah dipenuhi. Kita berharap BPJS Kesehatan gratis, subsidi SPP kepada Sekolah Swasta dan baju gratis kepada peserta didik baru SD dan SMP.
“Kita akan dorong lagi, kira-kira anggaran apa lagi yang dapat berpihak kepada masyarakat dan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Terkait Silpa sebesar Rp 600 miliar, Wali Kota menjelaskan bahwa dalam melakukan penyerapan anggaran berdasarkan aturan yang telah ditetapkan “Kalau tidak sesuai dengan aturan, kita tidak boleh belanja,” sebutnya.
