Terkait infrastruktur, warga juga mengharapkan untuk diperhatikan, salah satunya perbaikan drainase dan pembangunan bendali.
Pasalnya, bendali ini sangat strategis untuk mengurangi banjir di kawasan kampung buton, perumahan BDS dan perumahan pos.
“Bendali ini tolong jangan dilihat dari sisi siapa yang memperbaiki tapi lihatlah dari fungsinya sebagai pengendali banjir untuk tiga wilayah,” serunya.
Parlindungan mengatakan, apabila saat ini penyerahan fasum yang telah memenuhi persyaratan pemerintah, sudah bisa diserahterimakan secara parsial tanpa harus memecah sertifikat.
“Yang penting surat-suratnya jelas, sertifikat kepemilikannya siapa, termasuk jalan dan drainase. Itu bisa diserahterimakan secara parsial. Mau jalannya dulu kah mau paritnya dulu kah, tanpa harus memecahkan sertifikat,” terangnya.
Ini salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah bersama DPRD untuk memudahkan pengembangan menyerahkan fasumnya kepada pemerintah, sehingga warga perumahan bisa menikmati hasil pajak yang dibayar.
“Selama ini perumahan seolah-olah anak tiri padahal membayar pajak terbesar adalah perumahan, karena bagaimanapun NJOP lebih tinggi perumahan,” jelasnya.
