BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak perlu ada yang diragukan lagi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.
“Semuanya sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam jajak pasar (market sounding) yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa malam, 18 Oktober 2022.
Presiden menambahkan, Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar yang ditujukan demi kemajuan negara. “Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara,” kata Presiden.
Acara bertajuk “Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru Peradaban Baru” tersebut dihadiri sekitar 500 tetamu yang berasal dari asosiasi pelaku usaha dari berbagai bidang seperti konstruksi, perbankan, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Hadir pula pada acara tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, para menteri Kabinet seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jalannya sesi tanya-jawab dengan audiens dipandu oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.
